Hakim Agung Kamar Agama Sampaikan Materi Transformasi Hukum Acara dan Materiel demi Keadilan Substantif
Rangkasbitung (20/11/2026) — Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Musthofa, S.H., M.H., menjadi narasumber utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi bagi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama pada Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut, ia membawakan materi bertema "Transformasi Hukum Acara dan Hukum Materiel untuk Mewujudkan Keadilan Substantif di Lingkungan Peradilan Agama".
Kegiatan bimbingan teknis ini dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Muchlis menegaskan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan dinamika serta tantangan yang dihadapi para hakim di Pengadilan Agama saat ini.
Ia menjelaskan bahwa hukum formil mengatur bagaimana proses perkara dijalankan, sedangkan hukum materiel mengatur substansi perkara itu sendiri. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Dalam praktiknya, hakim kerap dihadapkan pada persoalan yang menuntut penyelesaian lebih dari sekadar kepatuhan prosedural semata.
"Oleh sebab itu, para hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum acara dan hukum materiel secara progresif dengan tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku demi mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya bagi masyarakat," ujar Muchlis.
Harmonisasi Tiga Lapis Norma
Memasuki sesi pemaparan materi, Hakim Agung Kamar Agama Dr. Musthofa, S.H., M.H., menjelaskan bahwa transformasi hukum di lingkungan Peradilan Agama dilakukan melalui harmonisasi tiga lapis norma utama, yakni:
* Nilai dan prinsip syariah sebagai landasan moral.
* Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum.
* Realitas sosial sebagai landasan kontekstual.
Menurutnya, transformasi ini membawa empat dampak nyata bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu terciptanya kepastian hukum (kewenangan dan prosedur yang makin jelas serta berkekuatan hukum), kemudahan akses keadilan (layanan lebih mudah, cepat, dan terjangkau melalui teknologi), peningkatan profesionalisme hakim (kompetensi, integritas, dan akuntabilitas), serta terwujudnya keadilan substantif yang mengutamakan keadilan hakiki di atas kepatuhan formal belaka.
Pembaruan Hukum Acara dan Materiel
Lebih lanjut, Dr. Musthofa menjabarkan sejumlah wujud nyata transformasi hukum acara di Pengadilan Agama. Pembaruan tersebut meliputi penerapan persidangan secara elektronik, optimalisasi pelaksanaan mediasi termasuk mediasi elektronik di pengadilan, penguatan perlindungan perempuan dan anak, penyelesaian gugatan sederhana ekonomi syariah, hingga mekanisme mengadili permohonan dispensasi kawin.
Sejalan dengan hukum acara, penerapan hukum materiel juga mengalami pergeseran menuju keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak subjek hukum. Pergeseran ini tecermin dalam putusan terkait perwalian anak yang menjamin hak keperdataan serta tumbuh kembang anak, pembagian harta bersama dengan mengutamakan kelangsungan hidup anak pascaperceraian, hingga pemenuhan hak-hak perempuan dan mahar.
(Penulis: Dr. Gushairi, S.H.I., M.C.L., C.I.P.M., C.P.M., C.P.Arb.)
Hakim Agung Kamar Agama Sampaikan Materi Transformasi Hukum Acara dan Materiel demi Keadilan Substantif
Rangkasbitung (20/11/2026) — Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Musthofa, S.H., M.H., menjadi narasumber utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi bagi Pimpinan dan Hakim di Lingkungan Peradilan Agama pada Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut, ia membawakan materi bertema "Transformasi Hukum Acara dan Hukum Materiel untuk Mewujudkan Keadilan Substantif di Lingkungan Peradilan Agama".
Kegiatan bimbingan teknis ini dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H. Dalam sambutannya, Muchlis menegaskan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan dinamika serta tantangan yang dihadapi para hakim di Pengadilan Agama saat ini.
Ia menjelaskan bahwa hukum formil mengatur bagaimana proses perkara dijalankan, sedangkan hukum materiel mengatur substansi perkara itu sendiri. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Dalam praktiknya, hakim kerap dihadapkan pada persoalan yang menuntut penyelesaian lebih dari sekadar kepatuhan prosedural semata.
"Oleh sebab itu, para hakim diharapkan mampu menafsirkan hukum acara dan hukum materiel secara progresif dengan tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku demi mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya bagi masyarakat," ujar Muchlis.
Harmonisasi Tiga Lapis Norma
Memasuki sesi pemaparan materi, Hakim Agung Kamar Agama Dr. Musthofa, S.H., M.H., menjelaskan bahwa transformasi hukum di lingkungan Peradilan Agama dilakukan melalui harmonisasi tiga lapis norma utama, yakni:
* Nilai dan prinsip syariah sebagai landasan moral.
* Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum.
* Realitas sosial sebagai landasan kontekstual.
Menurutnya, transformasi ini membawa empat dampak nyata bagi masyarakat pencari keadilan, yaitu terciptanya kepastian hukum (kewenangan dan prosedur yang makin jelas serta berkekuatan hukum), .......
(selengkapnya dapat dibaca melalui website PA Rangkasbitu
ng)




