PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG KELAS 1B.png

Written by Super User on . Hits: 1110

TA’LIL AL-AHKAM DALAM PANDANGAN ULAMA

Oleh: GUSHAIRI, S.H.I, MCL

Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang pendapat para ulama terkait Ta’lil al-ahkam dalam menemukan hukum Islam. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat para ulama terkait ta’lil al-ahkam terutama dari ulama kalam dan ushul. ‘illat memegang peranan penting dalam rangka pengembangan hukum Islam. Sehingga Ta’lil al-Ahkam dalam menemukan Hukum Islam, diklasifikasikan, dilihat dari segi cara mendapatkannya, bisa atau tidaknya diterapkan kepada kasus hukum lainnya dan dari segi kegunaan dan kedudukannya dalam pensyari'atan hukum. Dan tiga cara yang Ditempuh dalam Menemukan dan Mengaplikasikan Ta`lil Al-Ahkam yaitu Diperoleh berdasarkan nash, ijma’ dan qiyas.

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Pada masa Rasulullah, jika ada permasalahan hukum yang dialami, umat Islam bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Namun setelah beliau wafat, dan penyebaran wilayah Islam semakin meluas, semakin banyak orang yang masuk Islam, dan semakin banyak pula persoalan baru yang muncul, yang memerlukan penyelesaian hukumnya, oleh sebab itu, muncul ijtihad sebagai cara untuk menyelesaikan problematika tersebut.

Dalam melakukan ijtihad tersebut, para fuqaha diharuskan melakukan tahqiq manat al-hukm[1] pada setiap kasus yang dikaji, lalu mencocokkannya dengan kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh syari’ melalu nusus al-syar’i. Kecocokan ini menjadi dasar untuk menghubungkan kasus baru (furu’ yang tidak tercakup oleh nass) dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh nass (asl).

Dalam ber-istinbat, para ulama percaya bahwa setiap ketetapan hukum baik itu perintah maupun larangan dari al-Syari’ mengandung hubungan sebab akibat dengan al-hikmah, yaitu maslahah yang ingin dicapai hukum (untuk mewujudkan kemaslahatan atau menolak kerusakan). Hal ini kadangkala dapat ditangkap secara jelas dari zahir nass atau harus melalui penelitian (istinbat). Para ulama sepakat bahwa hukum yang ditetapkan al-syari’ secara umum selalu memiliki alasan logis (al-illah). Al-Illah adalah tempat bergantungnya hukum (manat al-hukm), yaitu sesuatu yang dijadikan oleh al-Syari’ sebagai tempat penyandaran hukum dan tanda atas hukum. Namun ada sebagian ulama yang menolak, misalnya Ibn Hazm al-Andalusi, ia menolak keberadaan al-‘illah dengan alasan Allah tidak melakukan sesuatu berdasarkan sebab tertentu.

Untuk memahami apa yang menjadi pendorong dari suatu ketetapan hukum para ulama ushul fiqh berupaya meneliti nash al-Qur’an dan hadis dengan melihat hubungan antara suatu hukum dengan alasan yang mendasarinya. Upaya ini pada akhirnya melahirkan suatu teori yang disebut ta’lil al-ahkam, yaitu proses pengillatan suatu hukum. Bertitik tolak dari kerangka perfikir ini maka ulama ushul fiqh men-deduksikan suatu pandangan dengan merumuskan bahwa setiap ketentuan hukum akan terkait dengan ada dan tidaknya illat. Pandangan ini semakin mempertegas posisi dan fungsi illat dalam hubungannya dengan pensyari'atan hukum. Oleh karena itu illat menjadi kata kunci yang menentukan dalam upaya memahami apa yang melatarbelakangi suatu ketetapan hukum tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya pemikiran Illat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama ushul fiqh. Artinya ada sebagian ulama yang tidak menerima dan tidak membolehkan menta'lilkan (mengaitkan dengan illat) suatu ketentuan hukum, mereka terdiri dari segolongan ulama Asyariyah dan Zahiriyah

Melihat perbedaan pendapat para ulama tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dalam sebuah tulisan yang diberi Judul Ta’lil al-Ahkam dalam pandangan para ulama. Tulisan ini menggambarkan pengertian Ta’lil al-Ahkam, Pandangan Ulama tentang Ta’lil al-Ahkam, Ta’lil al-Ahkam dalam menemukan Hukum Islam, dan Cara-cara yang Ditempuh dalam Menemukan dan Mengaplikasikan Ta`lil Al-Ahkam.

RUMUSAN MASALAH

  1. Apa yang dimaksud dengan Ta’lil al-ahkam?
  2. Bagaimana pandangan ulama tentang kedudukan al’illah dalam Pensyariatan hukum?
  3. Bagaimana ta’lil ahkam dalam menemukan hukum Islam?
  4. Bagaiamana Cara-cara yang Ditempuh dalam Menemukan dan Mengaplikasikan Ta`lil Al-Ahkam

PEMBAHASAN

  1. 1.Pengertian Ta’lil al-ahkam

Secara bahasa, ta’lil merupakan masdar dari ‘allala. Di katakana “’alla al-rajul” berarti seorang lelaki menyirami sesuatu, siraman demi siraman, atau “allala al-rajul al-thamrah”, berarti seorang lelaki memetik buah, satu demi satu. Secara istilah, “allala al-syay” berarti menjelaskan ilat sesuatu dan menetapkannya dengan berdasarkan dalil.

Menurut Syalabi, ta’lil al-ahkam adalah menjelaskan dan cara menemukan ilat hukum. Ta’lil berguna untuk ijtihad dengan menggunakan metode qiyas, istislah, maslahah mursalah, atau untuk menjelaskan hikmah.[2]

Sedangkan menurut Dr. Busyri, M.Ag dalam bukunya Dasar-dasar filosofis hukum Islam menjelaskan bahwa ta’lil al-ahkam adalah proses pengillatan suatu hukum.[3]

Pembahasan illat diawali dengan suatu anggapan bahwa ketentuan-ketentuan Allah dalam mengatur prilaku manusia memiliki alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak mungkin menurunkan ketentuan dan atau aturan tersebut secara sia-sia, tanpa tujuan. Secara umum tujuan tersebut adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[4] Tetapi secara khusus, setiap perintah dan larangan, mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebahagiannya disebutkan langsung di dalam al-Qur'an atau hadis, sebagian lagi diisyaratkan, dan ada pula yang mesti menempuh renungan dan dipikirkan terlebih dahulu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, akan tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang dinamakan illat (kausa efektif) atau manath al-hukm (poros hukum).[5]

  1. Kesepakatan Ulama Tentang Pen-ta’lil-an Hukum

Secara umum para ulama sepakat dengan penggunaan al-illah sebagai dasar penetapan hukum, bahkan Ibn al-Hâjib (w. 646 H) menukilkan adanya ijmâ‘ di kalangan ulama tentang keharusan adanya al-‘illah bagi hukum.[6] Al-Bannânî (w. 1250 H) melukiskan jika pendapat di kalangan ulama Syâfi‘iyyah ditelusuri, maka ditemukan pernyataan mereka bahwa hukum asl ditetapkan dengan al-‘illah, yang dimaksud dengan al-‘illah adalah motivasi atas penetapan hukum (bâ‘ith ‘alayh), adapun pengetahuan mengenai ketetapan hukum diperoleh melalui nass. Sementara kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa hukum pada asl ditetapkan oleh nass, dan nass merupakan media untuk mengenal ketetapan hukum, adapun motivasi atas penetapan hukum (al-bâ‘ith ‘alayh) adalah al-‘illah. Menurut Al-Bannânî, kedua pernyataan ini menunjukkan tidak adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan ini.[7]

Ta’lil dalam pembahasan Kalam

Kesimpangsiuran adalah kesan pertama yang dirasakan oleh siapa saja yang mengikuti pembahasan para usûliyûn tentang al-‘illah, terutama jika mengikuti jejak perdebatan mereka. Oleh karena itu, pembahasan ini perlu dimulai dari dasar pemahaman akidah (kalâm), guna memberi gambaran yang mendasar bagi kajian ini selengkapnya.

Mustafâ Syalabî mengklasifikasi perbedaan pendapat dalam lapangan akidah (kalâm) kepada empat pendapat;

Pertama pandangan yang menolak pen-ta‘lîl-an terhadap perbuatan Allah, dengan alasan jika Allah melakukan sesuatu dengan suatu tujuan, berarti Allah butuh kepada yang lain untuk kesempurnaan- Nya. Sedangkan memiliki kekurangan atau bersifat tidak sempurna, mustahil adanya pada Allah. Oleh karena itu mustahil perbuatan Allah didasari oleh al-illah tertentu, ini adalah pendapat umum kalangan Asyâ‘irah. Namun perlu dicatat bahwa ada sebagian pengikut Abû Hasan al-Asy‘arî yang ternyata pendiriannya tidak sampai pada tingkat memustahilkan. Mereka justru berpendirian bahwa ta‘lîl tidak wajib, sebagai kebalikan dari pandangan Mu‘tazilah yang mewajibkan ta‘lîl terhadap perbuatan Allah. Pendirian ini mengandung pengertian bahwa pen-ta‘lîl-an terhadap perbuatan Allah dibolehkan, yaitu di-‘illah-kan dengan kemashlahatan.

Kedua, pendapat kebanyakan filosof yang juga menolak pen-ta‘lîl-an terhadap perbuatan Allah namun dengan alasan yang berbeda. Para filosof mengatakan bahwa Allah melakukan apa saja perbuatan-Nya tanpa memilih-milih. Sedangkan pelaku perbuatan yang memiliki tujuan tertentu, akan memilih perbuatan yang sesuai dengan tujuannya. Dengan ini jelas bahwa akal menolak penisbatannya kepada Allah.

Pandangan yang ketiga adalah pendapat yang mewajibkan pen-ta‘lîl-an perbuatan Allah, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh kelompok Mu‘tazilah. Menurut Mu‘tazilah, Allah wajib memiliki alasan dalam melakukan sesuatu, tanpa suatu alasan berarti perbuatan itu sia-sia, dan kesia-siaan adalah hal yang mustahil bagi Allah.

Keempat, pendapat Mâturîdiyyah yang berpandangan bahwa perbuatan Allah di-‘illah-kan dengan kemashlahatan yang sebagiannya tampak secara jelas bagi manusia dan pada sebagian kasus tersembunyi. Namun pen-ta‘lîl-an tidak sampai pada tingkat wajib sebagaimana yang diyakini oleh Mu‘tazilah. Untuk mempertahankan pendapatnya, para ulama yang menetapkan bolehnya men-ta‘lîl perbuatan Allah, memaparkan berbagai ayat yang berisi ta‘lîl serta menjelaskan cara penunjukannya kepada al-illah.[8]

Sebagaimana diketahui, bahwa perdebatan dalam bidang kalâm diawali oleh perbedaan pendapat tentang status dari perbuatan manusia (al-kasb). Kelompok Mu‘tazilah berpendirian bahwa manusia berbuat dengan kemampuan (qudrah) yang dimilikinya sendiri, sedangkan Asy‘ariyyah menyatakan bahwa perbuatan manusia dijadikan oleh Allah. Permasalahan ini berlanjut kepada perdebatan tentang kemampuan akal dalam mengenal baik-buruknya suatu perbuatan (al-husn wa alqubh). Kelompok Mu‘tazilah menyatakan bahwa akal mampu mengenal dan membedakan nilai baik dan buruknya suatu perbuatan. Sebaliknya, kalangan Asy‘ariyyah justru menolak dan berpendirian bahwa baik buruknya suatu perbuatan hanya dapat diketahui melalui ungkapan nass. Perdebatan ini tidak berhenti sampai di sini, malah berlanjut kepada persoalan; apakah Allah wajib berbuat baik atau tidak? Kelompok Mu‘tazilah berpendapat bahwa Allah wajib berbuat baik dan pendapat ini ditolak oleh Asy‘ariyyah, lalu perdebatan sampai kepada permasalahan boleh tidaknya men-ta‘lîl perbuatan Allah.

Kalangan Asy’ariyyah menyatakan bahwa men-ta‘lîl perbuatan Allah tidak boleh, karena dapat menimbulkan sifat kekurangan bagi Allah. Sebab, dengan adanya maksud atau tujuan yang memotivasi-Nya berbuat, berarti Allah butuh kepada yang lain untuk kesempurnaan-Nya. Jelasnya, suatu maksud atau tujuan yang menjadi motivasi, bisa saja kembali manfaatnya kepada Allah sendiri atau kepada yang lain. Jika dikatakan bahwa manfaat itu kembali kepada diri-Nya, maka ini jelas mustahil, sedangkan jika manfaat itu kembali kepada yang lain, maka akan ada dua kemungkinan. Pertama, adakala sesuatu yang memotivasi-Nya itu lebih utama (al-awlâ) dari yang lain sehingga menjadi tujuan-Nya. Sikap memilih yang lebih utama, memang menunjukkan sifat kesempurnaan (al-kamâl), namun kesempurnaan ini dihasilkan dengan perantaraan sesuatu yang lain, hal ini membuka peluang bagi berperannya sesuatu selain Allah dalam mewujudkan sifat kesempurnaan bagi Allah, dan ini jelas mustahil. Adapun kemungkinan yang kedua (memilih sesuatu yang buruk), tidak dapat digolongkan sebagai tujuan bagi-Nya, karena tidak termasuk dalam sesuatu yang layak dipertimbangkan.

Ta‘lîl dalam pembahasan usûl al-fiqh

Dalam perkembangan usûl al-fiqh, dikenal adanya dua kelompok yang memiliki perbedaan usûlî yang signifikan secara metodologis. Kelompok pertama disebut aliran mutakallimîn yang secara umum sebutan ini dimaksudkan bagi golongan Syâfi‘iyyah, mereka mengikuti metode Imam al-Syâfi‘î dalam penyusunan usûl al-fiqh. Mereka disebut sebagai mutakallimîn karena para pakar golongan ini terdiri dari ahli ilmu kalâm. Golongan ini juga dikenal dengan sebutan jumhûr al-‘ulamâ’, karena diikuti oleh mayoritas ulama dari kalangan Mâlikiyyah, Syâfiiyyah dan Hanabilah. Sedangkan kelompok yang kedua disebut aliran fuqahâ’, yaitu aliran Hanafiyyah yang terdiri dari ahli-ahli fikih. Dalam penulisan usûl al-fiqh mereka banyak menggunakan contoh-contoh fikih dan berpedoman kepada pendapat fikih Imam Abû Hanîfah.[9]

Menurut Muhammad Abû Zahrah, ulama kalangan Syâfi‘iyyah menekuni usûl al-fiqh bukan dalam rangka membela mazhabnya. Dalam artian, bukan untuk memperkuat keputusan dan pendapat fikih yang ada dalam mazhab Syâfi‘î. Tetapi mereka bertujuan untuk mendapatkan metode istinbât yang benar dan merumuskan timbangan bagi ra’y secara umum. Berbeda dengan ulama kalangan Hanafiyyah, yang menekuni per-istinbât-an usûl al-fiqh karena termotifasi untuk membela fikih ulama Irak (Fiqh al-‘Irâqî) secara umum, dan dalam lingkup yang lebih khusus, untuk memperkuat fikih Hanafiyyah.[10]

Dalam bidang akidah, kelompok Syâfi‘iyyah umumnya menganut paham Asy‘ariyyah yang dalam perkembangan kemudian dipandang telah mapan sebagai pegangan akidah mazhab ini. Pendirian mereka agaknya cukup terwakili dalam deskripsi al-Mahallî (w. 864 H) ketika memberi komentar atas matn kitab Jam‘ al-Jawâmi‘. Al-Mahallî mengatakan, bahwa kami dari kalangan Syâfi‘iyyah menafsirkan al-‘illah sebagai al-mu‘arrif (yang memberitahukan), dan tidak sama sekali menafsirkannya sebagai albâ‘ ith (motif, pendorong). Kami menolak siapa saja yang menafsirkannya sebagai al-bâ‘ith, karena Allah tidak termotivasi oleh sesuatu pun. Barangsiapa dari golongan fuqahâ’ menyebutkannya sebagai al-bâ‘ith, maka yang dimaksud adalah motivasi (al-bâ‘ith) bagi mukallaf.[11]

Sedangkan kelompok Hanfiyyah menganut faham akidah Maturidiyyah, sikap umum dari kelompok ini adalah memahami al-‘illah dalam artian al-bâ‘ith. Kedua kelompok ini membahas permasalahan ta‘lîl dalam konsepsi yang berseberangan dengan pendapat Mu’tazilah yang mewajibkan adanya al-‘illah bagi perbuatan Allah. Dengan didasari paham Asy‘ariyyah, golongan Syâfi‘iyyah menolak secara penuh pen-ta‘lîl-an perbuatan Allah, sedangkan Hanafiyyah, dengan berbekal akidah al-Mâturîdiyyah, mereka membolehkan ta‘lîl dalam arti tidak wajib.

  1. Ta’lil al-Ahkam dalam menemukan Hukum Islam

Bila mengkaji masalah pengembangan hukum Islam, maka persoalannya tidak terlepas dari alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Dalam kajian ushul fiqh, sebagaimana disebutkan oleh Alyasa Abubakar, persoalan ini termasuk dalam kajian ’illat dan penalaran ta’lili. Menurut Alyasa, dalam kajian ’illat terdapat asumsi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan (ditetapkan) Allah untuk mengatur prilaku manusia memiliki alasan-alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang hendak dicapai.[12]

Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum akan terpaut dengan ’illatnya, yang oleh Imam al-Gazali disebutnya dengan manath al-hukm.[13]Dalam prakteknya, teori ’illat bukan saja melihat dan memahami fungsi ’illat sebagai sesuatu yang menjadi sebab atau yang melatarbelakangi lahirnya hukum, tetapi ’illat juga terkait dengan perubahan dan pengembangan hukum. Dengan demikian, eksistensi ’illat menjadi sangat penting, lebih-lebih terkait dengan perubahan dan pengembangan hukum Islam.

Di dalam sejumlah buku ushul fiqh para ulama ushul membagi atau mengklasifikasikan illat kepada beberapa macam, baik dilihat dari segi cara mendapatkannya, bisa atau tidaknya diterapkan kepada kasus hukum lainnya dan dari segi kegunaan dan kedudukannya dalam pensyari'atan hukum.

  1. Illat dari Segi Cara Mendapatkannya

Al-Ghazali ([tth]:288-306) dalam Kitab al-Mustashfa menyebutkan bahwa dilihat dari segi cara mendapatkannya maka illat dibedakan kepada dua macam, yaitu illat yang didasarkan kepada dalil naqli (illat naqliyyah) dan illat yang didasarkan kepada dalil akal ( istinbath).

Illat naqli, munasib ya'tabiruh al-syari’ atau manshushat adalah merupakan illat yang disebutkan secara langsung oleh nash, baik secara sharih (jelas) maupun dengan isyarat atau tanda saja. Secara sharih dapat dicontohkan dengan menggunakan lafal-lafal لاجل, من اجل (demi untuk, karena untuk) dan كى (agar, supaya). Contoh yang sering dikemukakan oleh ulama ushul ialah seperti terdapat dalam surat al-Maidah ayat 32 sebagai berikut;

Artinya: Disebabkan oleh hal itu kami fardukan kepada Bani Israil bahwa siapa yang membunuh bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membual kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (Al- Maidah: 32).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil di mana orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang manusia padahal orang tersebut tidak membunuh dan tidak pula berbuat kerusakan di bumi ini, maka Allah SWT memandang si pembunuh tersebut sama halnya dengan melakukan pembunuhan terhadap semua manusia. Begitu pula sebaliknya bila ia memelihara kehidugaan manusia, maka ia telah memelihara kehidugaan manusia seluruhnya. Pemahaman illat seperti contoh yang disebutkan ini di kalangan ulama ushul dikenal dengan illat sharih (jelas) atau qath’i.

Adapun illat yang tidak tegas (ghair al-sharih) dapat diketahui melalui isyarat dan tanda yang menunjukkan sifat yang berhubungan dengan ketentuan hukum, sehingga kuat dugaan bahwa sifat tersebutlah yang merupakan illat. Dasar pemikirannya adalah, kalau sifat tersebut bukan untuk illat tentu ia tidak disebutkan secara beriringan dengan hukum. Misalnya larangan melakukan jual beli ketika azan pada hari Jum'at. Larangan ini disebutkan Allah SWT dalam surat al-Jumu'ah ayat 9.

Larangan jual beli dalam ayat ini dapat dipahami dalam ungkapan (tinggalkanlah jual beli) yang sebelumnya didahului oleh ungkapan (apabila kamu diseru untuk mengerjakan shalat pada hari Jum'at), di mana keduanya disebutkan secara beriringan dalam nash. Penyebutan larangan (perintah meninggalkan) jual beli beriringan dengan tuntutan untuk mengerjakan shalat Jum'at memberi isyarat atau tanda bahwa shalat Jumat itulah yang menjadi sifat (illat) larangan tersebut. Sebab jika tidak demikian tentu tidak disebutkan secara beriringan. Artinya, jika tidak karena adanya seruan untuk menunaikan shalat Jum'at tentu jual beli tidak dilarang.

Adapun illat mustanbathah adalah penetapan illat berdasarkan ketajaman penalaran seseorang mujtahid dalam menentukan apa yang menjadi alasan suatu penetapan hukum syara' karena nash tidak menyebutkan atau tidak memberi isyarat tentang alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum tersebut.

Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi orang tersebut dengan memerdekakan budak dan jika tidak sanggup maka puasa dua bulan berturut-turut. Seandainya masih tidak sanggup diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin.

Dalam kasus ini tidak tampak dengan jelas apa yang menjadi illat-nya. Oleh karena itu diperlukan istinbath dengan jalan berijtihad untuk mencari apa kira-kira yang pantas untuk menjadi illat-nya Menyetubuhi istri pada dasarnya tidak dilarang, akan tetapi setelah diteliti illat penetapannya (kafarat) adalah karena menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadhan. Sebab jika tidak demikian tentu tidak ada hukum kafarat.

  1. Illat dari Segi Bisa atau tidaknya Diterapkan kepada Kasus Hukum Lainnya

Dari segi ini ulama ushul membagi illat itu kepada dua bentuk, yaitu illat muta’addiyah dan illat qashirah.

Illat muta’addiyah adalah illat yang ditemukan dalam suatu kasus dalam nash dan dapat direntangkan kepada kasus hukum lainnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini dengan mengatakan bahwa Illat pengharaman khamar itu karena ia berasal dari perasan anggur. Tentu saja illat ini tidak terdapat pada selain itu. Berbeda halnya dengan mengatakan bahwa illat-nya adalah memabukkan karena sifat memabukkan juga terdapat pada benda-benda lain, seperti pada perasan tebu, narkotika dan sejenisnya. Konsekwensi dari adanya sifat yang sama ini (memabukkan) akan berakibat pada kesamaan hukum keduanya (asal dan furu’.

Adapun illat qashirah adalah illat yang terbatas pada suatu kasus tertentu dan tidak dapat direntangkan pada kasus lain, baik illat itu manshushah atau mustanbathah (Zuhaili 1986:657). Contohnya apabila seseorang mengatakan/menetapkan bahwa illat keharaman riba pada gandum adalah karena dia gandum atau illat diharamkannya khamar adalah karena khamar itu sendiri. Dalam teori qiyas harus terdapat kesamaan sifat antara kasus asal dan furu’, sedangkan gandum dan khamar tidak terdapat pada benda-benda lain. Dengan kata lain kedua sifat tersebut (gandum dan khamar) hanya terbatas (qashirah) untuk keduanya.

Contoh lain misalnya kebolehan bagi musafir untuk berbuka pada bulan Ramadhan disebabkan oleh safar itu sendiri. Dalam hal ini safar adalah sifat (illat) qashirah yang ditetapkan oleh nash dan tidak dapat direntangkan kepada kasus lain, seperti merentangkannya kepada orang yang merasa kesulitan dalam melaksanakan puasa.

  1. Illat dari Segi Kegunaan dan Kedudukannya dalam Pensyari’atan Hukum

Menurut Al-Yasa Abu Bakar, membagi illat kepada dua macam bentuk, yaitu apa yang ia sebut dengan ’illat qiyasi dan ’illat tasyri’iy.

  1. a.’Illat qiyasi

Illat qiyasi adalah illat yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil nash dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil nash karena ada kesamaan illat antara keduanya

Menurut Alyasa Abubakar, illat qiyasi ialah untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi suatu masalah yang telah disebutkan dalam nash dapat diberlakukan pula pada masalah lain yang tidak atau belum ada ketentuan hukumnya dalam nash (masalah baru). Karena adanya kesamaan ’illat antara keduanya. Dengan kata lain, dalam konsep qiyas ’illat merupakan salah satu unsur (rukun) dan sebagai sarana untuk mencari padanan—persamaan substansi/nilai), ketentuan inilah yang diistilahkan dengan qiyas atau penganalogian hukum.

Penalaran qiyasi ini diterima secara luas di kalangan ulama ushul fiqh. Mereka menggunakan alasan-alasan dari al-Qur`an, hadis serta praktek sahabat untuk mendukung keabsahannya. Penolakan yang berlebihan hanya diberikan oleh kelompok Zhahiri terutama Ibn Hazm dengan alasan kegiatan ini tidak diperlukan dan mengada-ada terhadap firman Allah dan hadis Rasul serta menambah-nambah ketentuan yang telah cukup sempurna diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak persoalan baru yang muncul diselesaikan dengan penganalogian ini. Konsep penganalogian hukum (qiyas) adalah bertumpu pada 4 (enpat) unsur, di samping ada ’illat juga harus ada pokok (al-Ashl), ada masalah baru yang akan disamakan atau dianalogikan dengan persoalan yang sudah ada dalam nash (al-far’u) dan ketetapan hukum baku (al-hukm) yang melekat pada persoalan asal.[14]

Salah satu contoh klasik yang tetap aktual dalam hal ini, yang sering dirujuk oleh para ulama ialah berkenaan dengan dijadikannya khamar sebagai tempat penganalogian minuman-minuman lainnya disamakan hukumnya dengan khamar. Sebagaimana diketahui bahwa khamar hukumnya haram diminum, karena ’illatnya memabukkan (iskar). Hal ini didasarkan atas sabda Nabi. Hadis Nabi tersebut dijadikan tempat qiyas atau sebagai sandaran penganalogian (penyamaan) minuman-minuman lainnya yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash. Dalam kenyataanya, terdapat sejumlah jenis minuman yang mengandung zat yang dapat memabukkan bila diminum oleh manusia. Untuk itulah penggunaan qiyas menjadi sarana yang sangat penting ketika dihadapkan dengan kasus-kasus baru yang tidak disebutkan dalam nash.

  1. b. ‘illat tasyri’iy.

Dalam kajian ushul Fiqh, yang disebut dengan ‘illat tasyri’iy adalah ‘illat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dapat berlaku terus atau sepantasnya berubah karena ‘illat yang melandasi penetapannya telah mengalami perubahyan.[15]

Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah kaidah ushul

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Maksudnya, ada dan tidaknya hukum tergantung kepada illat-nya. Banyak ketentuan fiqh yang berubah dan berkembang berdasarkan asas ini.

Banyak ketentuan fiqh yang mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan asas ini. Perubahan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu: Pertama, pemahaman ‘illat hukum itu sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil nash yang menjadi landasannya. Perubahan pemahaman tentang ‘illat ini karena terjadinya perkembangan dan munculnya hal-hal baru dalam kehidupan umat Islam. Sebagai contoh untuk ini, misalnya zakat hasil pertanian yang biasa dipahami sebagai ‘illat-nya adalah makanan pokok yang disebut dengan al-qut, dapat disimpan lama, dapat ditakar atau ditimbang. Akan tetapi, sekarang dipopulerkan pendapat baru bahwa ‘illat tersebut ialah apa yang disebut dengan al-nama` (produktif). Jadi, semua tanaman yang produktif wajib dikenakan zakatnya. Sebelumnya zakat hasil pertanian itu hanya dikenakan kepada empat jenis hasil pertanian saja sebagaimana disebutkan dalam hadist yang artinya:

Dan dari Abu Musa al-‘Asy’ari dan Muaz, semoga Allah meredlai mereka berdua. Sesungguhnya Nabi Saw. berkata kepada mereka berdua, janganlah kamu pungut zakat kecuali terhadap empat jenis yaitu: syair, gandum, anggur dan kurma. (HR. Thabrânî dan al-Hakim)

Pemahaman ‘illat atas hasil pertanian mengalami perubahan dan perkembangan yang semula adalah al-qut (makan pokok yang mengenyangkan) kemudian berubah menjadi al-nama` (produktif). Perubahan pemahaman illat di atas jelas dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan beraneka jenis usaha pertanian yang jika dibandingkan jauh berbeda dengan kondisi pertanian masa lampau. Apa lagi budidaya jenis pertanian berkembang dengan pesatnya dan akan terus dikembangkan lebih intensif dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Dan dalam kenyataannya justru dari sektor pertanian mampu mendatangkan income (pendapatan) yang lebih besar. Dapat dibayangkan jika pemahaman illat masih seperti semula, tentu banyak hasil pertanian yang tidak terkena kewajiban zakat.

Dalam hubungan ini, Ibrahim Husen menyebutkan bahwa apa saja yang tumbuh di muka bumi dan bermanfaat dalam menopang kehidupan manusia, seperti kelapa, buah pala, merica, lada, cengkeh, kopi, tebu, bunga anggrek, kayu jati dan lain-lain wajib dikenakan zakat. Dan ‘illat ini dapat diterapkan atas semua jenis tanaman atau tumbuhan lainnya. Oleh karena itu, setiap tanaman mengandung manfaat serta dapat menopang kehidupan manusia dapat di-qiyas-kan kepada empat jenis tanaman yang hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya.[16]

Kedua, pemahaman terhadap ‘illat masih tetap seperti sediakala, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya pemahaman atas hukum yang didasarkan padanya diubah. Dalam hubungan ini, Alyasa Abubakar memberikan contoh tentang pembagian tanah rampasan perang di Irak pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattab. Adapun ‘illat pembagiannya sebagaimana dijelaskan oleh QS. Al-Hasy ayat 7, agar harta itu tidak hanya beredar atau didominasi oleh orang-orang kaya saja. Pada masa Rasulullah kebun-kebun orang Yahudi yang kalah perang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Akan tetapi, Umar tidak mau membagi lahan atau tanah pertanian yang ditaklukkan itu setelah selesai perang.

Menurut Umar, pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh al-Qur`an. Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewaan inilah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan dari keuangan negara.

Contoh lainnya, misalnya Umar tidak memberikan hak muallaf, sebagai salah satu mustahiq zakat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60. Umar beranggapan bahwa sifat muallaf tidak berlaku sepanjang hidup, seperti halnya kemiskinan. Pemberian zakat kepada muallaf pada awal Islam adalah karena Islam masih lemah.[17] Di samping itu, golongan muallaf ini imannya masih lemah dan mereka perlu dibujuk hatinya agar tetap bertahan dengan keislamannya atau agar mereka menahan diri dari melakukan tindakan kejahatan terhadap orang-orang Islam. Dengan kata lain ‘illat pemberian zakat kepada golongan muallaf ialah karena Islam dan iman mereka masih lemah.

Menurut Umar, Rasulullah memberikan bagian zakat kepada muallaf adalah untuk memperkuat Islam. Ketika keadaan telah berubah maka memberikan bagian itu tidak valid lagi. Dengan kata lain ketika Islam telah kuat maka pemberian zakat kepada muallaf itu tidak perlu lagi.  Kebijakan Umar menghentikan pemberian zakat kepada muallaf itu sesungguhnya berkaitan dengan perubahan pemahaman Umar tentang muallaf itu sendiri. Menurut Umar bahwa pemberian zakat kepada muallaf itu pada mulanya iman mereka masih lemah, tetapi sekarang karena kondisi Islam telah kuat, maka pemberian zakat kepada muallaf tidak dilaksanakan lagi.

Dua contoh kasus ijtihad Umar yang kontroversial di atas, tentang perubahan pembagian harta rampasan perang dan penghentian pemberian zakat untuk muallaf sesungguhnya tidak meninggalkan nash, tetapi dilatarbelakangi oleh perubahan pemahaman tentang ‘illat yang menjadi dasar penetapannya sebab jika tidak demikian apa yang menjadi tujuan pensyari‘atan hukum tidak dapat diwujudkan.

Dalam hal ini agaknya kebijakan yang telah diambil Umar tentang pembagian harta rampasan perang itu tetap berpijak pada pemahaman illat seperti semula, yaitu agar harta itu tidak beredar di tangan orang-orang kaya saja, tetapi penerapannya yang diubah karena menurut Umar cara tersebutlah yang lebih tepat. Jika demikian halnya, maka Umar tidak dapat dipandang telah melakukan kesalahan atau meninggalkan nash yang sharih, tetapi ia menerapkan ruh syari’at dengan melihat sasaran maksud syara', yaitu kemaslahatan. Pemahaman Umar seperti inilah yang dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai pemahaman kontekstual.

Ketika suatu ketentuan hukum tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan dalam kehidupan. Maka, kita harus melihat kembali ‘illat yang mendasari penetapannya. Artinya, kita harus mengubah dan merumuskan kembali pemahaman ‘illat yang mendasari penetapan hukum tersebut, dengan melihat konteks perubahan zaman, keadaan dan tempat, dan tujuan pensyari‘atan hukum itu sendiri, sebagaimana halnya terjadi pada ijtihad Umar yang telah disebutkan di atas. Inilah yang disebut oleh Mustafa Syalabi dengan istilah hukum berubah karena terjadinya perubahan kepentingan.

Pandangan Mushthafa Syalabi ini menunjukkan bahwa ‘illat menempati posisi yang sangat penting dalam pembinaan hukum syara‘ yang di dalamnya tercakup apa yang menjadi tujuan hukum tersebut, yaitu untuk merealisir kepentingan (kemaslahatan) manusia. Seperti disebutkan dalam kaidah bahwa hukum bergantung dengan ada dan tidak adanya ‘illat. Artinya ada ‘illat ada hukum dan bila ‘illat tidak ada, maka hukum menjadi tidak ada. Dan dalam hubungan ini, termasuk pula ke dalamnya perubahan hukum.[18]

Tentu saja pandangan Syalabi ini tidak berlaku untuk semua ketetapan hukum. Sebab sebagaimana dijelaskan oleh Yûsuf al-Qardhawi bahwa ketetapan-ketetapan hukum itu terdiri dari dua macam: Pertamaketetapan-ketetapan hukum dalam nash yang sifatnya tidak berubah keadaan dari semula, meski terjadi perubahan zaman, tempat ataupun ijtihad para pakar hukum, seperti pengharaman segala yang diharamkan dan sesuatu yang telah diwajibkan hukum hadd yang telah ditetapkan oleh syara‘ bagi pelaku kejahatan. Ketetapan-ketetapan hukum jenis ini tidak akan akan pernah mengalami perubahan dan tidak dapat dirubah oleh ijtihad. Inilah yang disebut dengan istilah al-ahkam al-tsabitah atau hukum-hukum yang manshus. Hukum-hukum yang dikategorikan kepada jenis ini tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan keadaan, situasi dan zaman. Hal ini, misalnya berkaitan dengan bidang ibadah mahdhah, masalah qishahs dan hudud.[19]

Keduaketetapan hukum yang dapat berubah karena sesuai dengan tuntutan kepentingannya, baik berupa zaman, tempat dan keadaan. Ketentuan-ketentuan hukum yang termasuk kategori ini disebut dengan istilah al-ahkam al- mutaghayyirah atau hukum-hukum mustanbathah. Perubahan hukum itu adalah hanya berkenaan dengan hukum-hukum yang bersifat ijtihadi dan hukum yang bersifat ijtihadi ini adalah produk atau hasil ijtihad para mujtahid yang terjadi pada setiap kurun waktu dan tempat yang kedudukannya tidak permanen.

Produk atau hasil ijtihad tersebut boleh jadi berupa fatwa-fatwa dari seorang mujtahid (al-ijtihâd al-fardi) atau produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh sekelompok ulama dan institusi yang dikenal dengan istilah kolektif (al-ijtihad al-jama‘i). Terhadap produk-produk hukum yang tidak permanen seperti disebutkan di atas, Fathurrahman Djamil menyebutnya sebagai sesuatu yang relatif, tidak mutlak benar atau dalam Ushul Fiqh disebut dengan zhanni. Istilah ini dikalangan ahli Ushul Fiqh merupakan sesuatu yang mendekati kebenaran menurut pandangan mujtahid.[20]

  1. Cara-cara yang Ditempuh dalam Menemukan dan Mengaplikasikan Ta`lil Al-Ahkam

Para ulama sepakat bahwa semua hukum syari’at yang telah ditetapkan memiliki latar belakang, sebab-sebab dan unsur kemaslahatan bagi umat manusia. Penetapan hukum syari’at, tidak hanya sekedar menuntut mukallaf untuk memenuhinya sebagai kekuasaan hukum, tetapi ditetapkan karena ada kemaslahatan yang dikehendaki oleh Syari’. Selain  menetapkan kewajiban suatu perbuatan, seperti ibadah shalat, puasa dan lainnya, maka Syari’at juga telah mengharamkan beberapa makanan dan minuman, beberapa masalah mu’amalah dan lain sebagainya. Hal ini bukan dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak manusia atau membebani manusia dengan tugas-tugas yang berat. Namun, disebalik ketetapan syari’at tersebut terkandung kemaslahatan bagi manusia, yakni “menolak bahaya dan menghilangkan berbagai kesulitan manusia”.

Tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa isyarat atau tanda (illat) yang terdapat di dalam nash. Sebagian disebutkan dengan jelas dalam al-Qur’an dan Sunnah, sebagian lagi hanya berupa isyarat, ada pula yang harus diamati dan dianalisa terlebih dahulu, sehingga Mujtahid memerlukan cara-cara tertentu untuk mengetahuinya yang disebut dengan “masalik al-‘illat” atau “turuq al-‘illat”.[21]

Ulama ushul fiqh telah mengemukakan beberapa cara untuk mencari illat, akan tetapi pada prinsipnya dapat dikategorikan kepada tiga macam, yaitu melalui nash (Al-Qur`an dan sunnah), melalui penalaran logis (akal) yang disebut dengan illat mustanbathah/ghair manhsusah, dan melalui ijma`. Illat manshusah maksudnya apabila nash, baik Al-Qur`an maupun hadis bahwa illat hukumnya adalah sifat yang disebut oleh nash itu sendiri. Adapun illat mustanbathah/ghair manshusah apabila nash tidak menunjuk dengan tegas bahwa illat hukumnya adalah sifat yang tersebut dalam nash itu sendiri.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mencoba menjabarkan bagaimana cara yang ditempuh untuk menemukan illat dalam suatu hukum.

  1. Diperoleh berdasarkan nash (illat manshusah)

Illat suatu hukum dapat diperoleh apabila nash dalam Al-Qur`an atau sunnah menunjukkan bahwa illat suatu hukum adalah sifat tertentu yang ditunjukkan oleh nash itu sendiri. maka sifat tersebut menjadi illat berdasarkan nash.

Di antara illat yang ditetapkan berdasarkan nash ialah seperti pada surat An-Nisa` ayat 165 :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

“Rasul-rasul itu membawa berita gembira dan memberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah rasul-rasul itu diutus”

Kata لِئَلَّا (supaya) yang diiringi dengan kalimat sesudahnya dalam ayat tersebut merupakan illat bagi ketentuan Allah dalam mengutus para rasul-Nya selaku pembawa berita gembira dan peringatan bagi manusia. Illat dalam ayat tersebut jelas dan tidak mengandung kemungkinan lain.

Namun terkadang memang ada nash yang menunjukkan illat secara implisit atau mengandung makna pengertian selain keillatan. Maka hal yang seperti itu disebut dengan sharihah zahnniyah (jelas dan bersifat dugaan), yang oleh para ulama ushul fiqh dibagi menjadi dua macam :

  1. Lafaz-lafaz tertentu yang mengandung makna illat seperti lam, ba`, anna, dan in. Seperti dalam surat al-Zariyat ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku”

Huruf lam dalam kata لِيَعْبُدُونِ adalah lafaz yang menunjukkan illat, akan tetapi ada juga lam yang bermakna milik dan akibat, namun bersifat lemah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan illat sepeti ini dapat dijadikan illat suatu hukum.

  1. Nash yang mengandung illat tetapi melalui suatu isyarat yang dapat diketahui melalui suatu indikasi lain. hal ini dapat terjadi apabila  : (1) hukum itu merupakan suatu jawaban pertanyaan, seperti sabda Rasulullah SAW memerdekakan budak terhadap orang yang menggauli isterinya di siang bulan Ramadhan. Dari kisah ini diketahui bahwa hukuman untuk memerdekakan budak itu adalah disebabkan perbuatan melakukan hubungan suami isteri di siang hari Ramadhan, dan jawaban Rasululllah memerdekakan budak memberi isyarat bahwa illat hukum tersebut adalah senggama di siang hari Ramadhan. (2) hukum itu diiringi oleh suatu sifat, seperti sabda Rasulullah yang mengisyaratkan seorang hakim tidak boleh memutus perkara dalam keadaan marah. Sifat marah merupakan isyarat bahwa perkara itulah illat hukum tidak dibolehkannya hakim memutus suatu perkara.[22]
  2. Melalui ijma`

Maksudnya penetapan illat melalui ijma` ini adalah apabila para mujtahid pada suatu masa sepakat atas keillatan suatu sifat bagi suatu hukum syara`, maka keillatan sifat ini bagi hukum tersebut ditetapkan berdasarkan ijma`.

Berdasarkan praktek yang berkembang di kalangan ulama ushul fiqh, sesuatu yang sudah disepakati dapat dijadikan sebagai alasan (hujjah) untuk menentukan illat suatu hukum dengan melihat sifat atau keadaan yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan hukum tersebut.

Contohnya adalah jika seorang perempuan mempunyai dua orang saudara laki-laki salah satunya saudara kandung dan yang lainnya saudara seayah, maka saudara laki-laki kandung lebih utama dalam soal wali nikah. illatnya ialah karena saudara laki-laki kandung lebih utama dari saudara laki-laki seayah dalam hak penerimaan waris. Jika dalam soal waris saudara kandung lebih utama dari saudara seayah adalah karena kedekatan pertalian persaudaraan, dan ia merupakan illat yang membawa pengaruh langsung soal waris.

Penetapan illat dengan jalan ijma` ini memang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini berakar pada pandangan apakah illat yang didasarkan kepada ijma`tersebut qath’I atau zhanni.

Ahmad Hasan menyebutkan bahwa mayoritas ulama ushul menyatakan bahwa illat yang didasarkan pada ijma` adalah qath`i. Akan tetapi sekelompok ulama mengatakan tidak qath’I, tetapi zhanni. Kelompok ini di antaranya al-Syaukani dan Qadhi `Ad al-Din al-Iji. Namun al-Juraini menolak pandangan ini, ia tetap mengatakan bahwa penetapan illat berdasarkan ijma’ tetap qath’i.

  1. Melalui penalaran logis

Jika illat tidak dapat diperoleh dengan salah satu yang telah dikemukakan di atas, maka para ulama membolehkan penggunaan penalaran logis untuk menentukan apa kira-kira yang menjadi alasan kuat pensyariatan suatu ketentuan hukum. Penentuan illat dalam bentuk ini dapat dikemukakan dengan cara :

  1. Al-Sibr wa Taqsim

Al-Sibr wa Taqsim maksudnya ialah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai illat hukum.[23]

Sebagai contoh sebagaimana dalam hadits Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (رواه مسلم)[24]

(Penukaran) emas dengan emas perak dengan perak gandum dengan gandum, sya`ir dengan sya`ir, korma dengan korma, garam dengan garam, barang-barang semisal dan sama pertukaran dengan cara tunai. Apabila berbeda jenis-jenis benda itu, maka lakukanlah jual beli sesuai dengan keinginanmu, dengan syarat dilakukan dengan tunai. (H.R Muslim)

Penukaran benda sejenis dengan cara tidak sama pada hadits di atas illatnya tidak sama, sebab gandum sebagai salah satu jenis dari enam macam benda tersebut kadang-kadang bisa sebagai makanan pokok dan makanan biasa. Jika illatnya dikatakan pokok maka hal ini kurang tepat (dalam pandangan Hanafiyah) karena riba dapat pula terjadi pada garam yang bukan makanan pokok. Juga tidak cocok karena riba terjadi pula pada emas dan perak yang bukan berupa makanan.

Pada gandum terdapat tiga sifat, yaitu : dapat dipastikan kadarnya (takarannya), termasuk makanan dan tanaman. Kemudian sifat ini diterapkan kepada lima macam yang lain. ada emas dan perak hanya didapati sifat pertama. Pada syair  dan korma terdapat tiga macam sifat di atas, tapi pada garam hanya ada dua sifat, yaitu sifat pertama dan kedua. Berdasarkan hal itu para mujtahid berusaha mencari satu sifatyang sama terhadap seluruh jenis benda ini. Akhirnya setelah meneliti secara seksama diperoleh suatu sifat yang dipunyai oleh keenam macam benda tersebut yaitu sifat yang pertama, bahwa keenamnya dapat diukur, baik dengan timbangan maupun takaran. Sifat inilah yang dapat dijadikan illat untuk menetapkan hukum haramnya mempertukaran barang yang sejenis bila tidak sama timbangan, takaran dan ukuran.

  1. Munsabah

Yang dimaksud dengan cara ini ialah mencermati illat dari segi kepantasan dan kesesuainnya dengan pensyariatan hukum, yaitu berdasarkan pada sesuatu yang dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan.

Selain memakai istilah munasabah para ahli ushul fiqh memakai pula istilah takhrij al-manath, yaitu mendapatkan illat pada hukum asal semata-mata mengaitkan antara kesesuainnya (munasabah) dengan pensyariatan hukum. Selain itu juga dipakai istilah al-ikhalah yang artinya diduga bahwa suatu sifat itu merupakan illat hukum atau maslahah atau penalaran tujuan-tujuan syara`. Jadi walaupun terdapat banyak istilah dalam hal ini namun tetap mengacu kepada substansi yang sama, yaitu adanya keserasian hukum yang ditetapkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan hukum itu (munasabah).

Untuk melihat bagaimana cara men-dapatkam illat dengan teori munasabah ini maka akan dilihat pembagian munasabah berikut ini;

-          Al-munasib al-muassir, yaitu sifat illat yang jelas pengaruhnya secara langsung terhadap penetapan hukum. Misalnya illat mem-batalkan wudhuk karena menyentuh ke-maluan. Ketentuan ini berasal dari hadis yang diriwayatkan oleb Ibn Majah

Dari Busrah binti Shafwan berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah ia berwudhuk. (HR, Ibn Majah)

Dalam hadis ini perbuatan menyentuh kemaluan dihubungkan dengan batalnya wudhuk terlihat bahwa perbuatan menyentuh kemaluan tersebut mempunyai pengaruh yang jelas dan langsung terhadap penetapan hukum batalnya wudhuk. Dengan demikian perbuatan menyentuh kemaluan merupakan sifat (illat) yang menjadi dasar pensyari'atan hukum, dan penetapan ini dipengaruhi langsung oleh perbuatan menyentuh kemaluan tersebut.

-          Al-munasib al-mula`im, yaitu sifat illat yang terlihat keserasian padanannya (hubungannya) pada hukum sejenis. Al-Ghazali menyebutkan bahwa al-munasib al-mula`im ialah sifat illat yang tidak terlihat dengan jelas pengaruhnya pada penetapan hukum secara langsung, tetapi terdapat keserasian pada jenis hukum yang itu. Contohnya seperti adanya hak ijbar (pemaksaan) bagi wali terhadap janda yang masih di bawah umur (belum dewasa) dalam soal nikah karena dihubungkan dengan keadaan belum dewasa yang menjadi illat terhadap pengampuan bagi anak yang belum dewasa dalam urusan hartanya (al-Ghazali [tth]:297). Penetapan hak ijbar bagi wali terhadap janda yang masih di bawah umur tidak tampak adanya illat penetapannya, tetapi illat itu terlihat pada padanan jenis hukumnya, yaitu adanya hak perwalian bagi anak yang belum dewasa.

-          Al-munasib al-mursal, yaitu al-munasib (hubungan yang serasi antara illat dan hukum), tetapi tidak ada dalil yang menjelaskan secara langsung dan tidak ada pula yang menolaknya. Contoh yang sering dikemukakan oleh ulama dalam hal ini di antaranya adalah tentang pengumpulan al-Qur`an pada masa Abu Bakar. Sebagaimana diketahui bahwa untuk melakukan pengumpulan al-Qur`an tersebut tidak ditemukan satu dalil pun yang menyuruhnya. Akan tetapi dengan adanya perbuatan tersebut sangat jelas ada kaitannya dengan kemaslahatan Islam itu sendiri. Begitu juga dengan pembangunan penjara pada masa Umar ibn al-Khattab pun tidak berdasarkan dalil yang memerintahkan dan juga tidak ada dalil yang melarang. Akan tetapi dengan perbuatan tersebut Umar dapat merealisir tujuan yang hendak dicapai oleh syara'. Dengan penjara tersebut maka orang-orang yang tidak terjaring oleh hukuman hudud bukan berarti harus dilepaskan begitu saja, tetapi tetap dihukum dengan kurungan.

-          Al-munasib al-mulghah, yaitu sifat yang menurut pandangan mujtahid mengandung kemas-lahatan, akan tetapi bertentangan dengan nash. Misalnya kasus salah seorang pembesar Andalus (Spanyol) yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Yahya al-Laits, mufti dan faqih kerajaan, memberi fatwa dan menetapkan bahwa untuk pejabat tersebut di kenakan saksi kafarat dua bulan puasa berturut-turut dengan pemikiran agar dengan kafarat yang begitu berat akan membuat sang pejabat jera. Inilah kemaslahatan menurut Yahya al-Laits. Akan tetapi di dalam nash sudah ada aturan hukum yang mengatur dan dilaksanakan secara berurutan (memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin). Apabila dilakukan kafarat memerdekakan budak, maka bagi orang kaya seperti pejabat tersebut tidak akan mempengaruhi sikapnya karena ia bisa memerdekakan budak berapa pun banyaknya. Oleh karena itu yang maslahat menurut Yahya al-Laits adalah puasa dua bulan berturut-turut. Akan tetapi men-dahulukan puasa dua bulan berturut-turut, sekalipun mengandung maslahat, bertentangan dengan nash. Untuk ini ulama sepakat untuk tidak menjadikan al-munasib al-mughah sebagai salah satu cara mendapatkan illat.

  1. Tahqiq Al-Manath

Tahqiq al-manath adalah pengujian atau verifikasi illat. Maksudnya apabila suatu sifat sudah disepakati illatnya, baik karena nash ataupun karena lainnya kemudian diselidiki apakah sifat tersebut terdapat dalam furu’ (peristiwa yang dihadapi). Jadi sifat tersebut telah disepakati adanya dalam asal (pokok) tetapi masih diperselisihkan adanya dalam furu’ (cabang).

Menurut Ibn Qudamah, terdapat dua macam cara pengujian illat hukum. Pertama, ada kaedah umum (al-qaidah al-kulliyyah) yang disepakati atau nash, kemudian untuk menerapkannya pada kasus yang belum jelas hukumnya (furu’) dilakukan ijtihad. Umpamanya disepakati bahwa dalam melaksanakan shalat diharuskan menghadap kiblat berdasarkan nash. Akan tetapi untuk menentukan arah kiblat itu dilakukan ijtihad. Cara pengujian illat seperti ini tidak diketahui ada ahli ushul fiqh yang menentang kebolehannya.

  1. Tanqih Al-Manath

Prosedur tanqih al-manath ialah memilih dan mengambil salah satu dari sejumlah sifat illat yang ditunjukkan nash dan mengesampingkan (mem-buang) yang lainnya. Misalnya kasus seorang laki-laki Arab yang telah menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Terhadap kasus ini Rasulullah SAW menetapkan hukum agar laki-laki tersebut memerdekakan budak.

  1. Al-Thard

Al-Thard ialah penyertaan hukum dengan suatu sifat dan sifat itu tidak mempunyai keserasian dengan hukum yang ditetapkan. Maksudnya, dalam penetapan suatu huku disebutkan pula sifat yang mengiringinya namun antara hukum dan sifat itu tidak mempunyai kaitan sama sekali. Misalnya ucapan “Hukumlah seorang pincang itu”.

Dalam contoh di atas memang diperintahkan untuk menghukum seseorang disertai dengan penjelasan sifatnya (pincang), namun antara sifat dengan hukum tidak ada keterkaitan yang berarti, artinya tidak ada sangkut pautnya antara penetapan hukuman dengan pincang dalam ucapan tersebut.

  1. Al-Dauran

Al-Dauran adalah memberlakukan ssuatu hukum apabila terdapat sifat yang menyertai hukum itu dan menangguhkan/tidak memberlakukan hukum apabila sifat itu tidak ada. Contohnya al-`ashir (perasan buah) itu tidak haram pada mulanya karena itu tidak memabukkan, tetapi ia bisa menjadi haram kalau akhirnya perasan buah tersebut punya daya memabukkan. Hal ini terjadi mungkin saja dengan memasukkan suatu benda ke dalamnya. Keharaman perasan buah ini tetap berlanjut sampai sifat memabukkan itu hilang.

  1. Al-Syabah

Yang dimaksud dengan cara ini adalah upaya mencari kesamaan atau keserupaan illat dengan yang lainnya. Dengan kata lain, al-syabah ialah mencari hubungan keserupaan liar di antara dua hukum pokok yang berbeda, tapi satu sama lainnya mempunyai tujuan dan hikmah yang sama. Seperti persoalan wudhu dan tayamum adalah dua hal yang berbeda akan tetapi mempunyai persamaan yaitu menghilangkan najis.

Menurut ulama ushul al-syabah ada dua bentuk :

-        Melakukan qiyas dengan melihat kesamaan yang dominan antara dua hukum asal dengan furu` yang mempunyai dua bentuk kesamaan dengan dua hukum asal tetapi kemiripannya dengan satu sifat lebih dominan dibandingkan dengan sifat lainnya.

-        Qiyas shuri, yaitu mengqiyaskan sesuatu hanya karena kesamaan bentuknya, seperti mengqiyaskan kuda kepada keledai dalam hal yang tidak dikenakan kewajiban zakat.

  1. Ilgha` Al-Fariq

Ilgha` Al-Fariq merupakan suatu penjelasan yang dikemukakan oleh ulama ushul bahwa antara asal dan furu` tidak terdapat perbedaan. Ketika itu mestilah menyamakannya dalam hukum. Misalnya meniadakan perbedaan antara pembunuhan dengan alat yang biasa dipergunakan untuk membunuh dengan pembunuhan dengan menimpakan sesuatu yang berat. Sebagaimana diketahui, disyari`atkan hukum qishas adalah untuk memelihara jiwa dan kehidupan manusia. Dengan adanya pembunuhan, baik dengan alat ataupun dengan menimpakan sesuatu yang berat, maka keduanya sama-sama melenyapkan jiwa manusia. Oleh karena itu dengan cara apapun manusia dibunuh, maka kepada si pelakunya diberlakukan hukum qishas. Dengan demikian illatnya di sini adalah pembunuhan secara mutlak.

Kesimpulan

Hukum Islam selalu berkembang dan berubah dengan adanya perubahan tempat dan waktu. Sementara itu, dasar hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang telah turun beberapa abad yang lalu. Sehingga metode Ta’lil al-ahkam adalah salah satu jalan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Keberadaa Ta’lil al-ahkam para ulama masih berbeda pendapat terutama di kalangan ulama kalam dan ushul fiqh, begitu juga dalam metode untuk untuk ta’lil al-ahkam tersebut.

Ulama ushul fiqh telah mengemukakan beberapa cara untuk mencari illat, akan tetapi pada prinsipnya dapat dikategorikan kepada tiga macam, yaitu melalui nash (Al-Qur`an dan sunnah), melalui penalaran logis (akal) yang disebut dengan illat mustanbathah/ghair manhsusah, dan melalui ijma`.

DAFTAR PUSTAKA

 

Abd. Karim bin Ali bin Muhammad al-Namilahlm, 1999. Syarah al-Minhaj al-Baidhawi Fi al-‘Ilm al-Hshul. Riyadh : Maktabah al-Rusyd

Abubakar , Alyasa, “Teori ‘Illat dan Penalaran Ta’lili”, dalam Tjun Surjaman (Edit.), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya

Al-Bannânî,Hâsyiyyah al-‘Allâmah al-Bannânî ‘alâ Syarh al-Jalâl Syams al-Dîn ibn Ahmad al-Mahallî ‘alâ Matn Jam‘ Jawâmi‘ (Libanon: Dâr Ibn ‘Abûd, 1995), jil. II, hal.234

Al-Ghazali. 1971. al-Mustasfa. Mesir: Makatabah al-Jundiyah

Al-Mahallî. 1995. Jalâl Syams al-Dîn Muhammad ibn Ahmad, Syarh Matn Jam‘ Jawâmi jil II. Libanon: Dâr Ibn ‘Abûd

al-Qardhawi, Yûsuf. 1985. ‘Awamil al-Sa‘at wa al-Murunah fî al-Syarî‘ah al-Islamiya.  Kairo: Dar al-Syahwah

Busyro. 2016. Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, Ponorogo : WADE GROUP

Busyro,  Pemikiran Hukum dan Fatwa Abdullah ibn Mas‘ud,‖ Al-Hurriyah 10, no. 2 (2009)

Dr. Busyri, M.Ag. Dasar-dasar filosofis hukum Islam. Ponorogo; Wade

H.M. Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), Cet.I,

Husen, Ibrahim, “Perluasan Cakrawala Zakat dan Efesiensi Pendayagunaannya” dalam Mimbar Ulama edisi Oktober (Jakarta: 1989

Ibn al-Hâjib, Mukhtasar al-Muntahâ al-Usûl, (Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, cet. I, 2000)

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. 1988. Syifâ’ al-‘Alîl fî Masâ’il al-Qada’ wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta‘lîl. Beirut: Dâr al-Fikr

Moh Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, Ulul Albab 14, no. 2 (2013)

Mu`in Salim, Ushul Fiqh I, (Jakarta : t.tp, 1986

Muslim, Shahih Muslim Juz III, Muhaqqiq : Muhammad Fuadi Abdul Al-Baqi, (Beirut : Dar Ihya` At-Tirats Al-Arabi

Nuruddin, Amiur. 1987. Ijtihad Umar Ibn al-Khatab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam Jakarta: Rajawali Pess

Romli, Illat dan Penembangan Hukum Islam, dalam Jurnal Intizar Vol. 20 No. 2, 2014, hal 231

Satria, Effendi. 2005. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana

Syalabi, Musthafa, Muhammad. 1981. Ta’lil al-Ahkam. Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah,

Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta : TERAS, 2008

Zahrah, Abû, 1962. “Al-Ghazâlî al-Faqîh” dalam Abû Hâmid al-Ghazâlî, Mesir: al-M-jlis al-A’lâ li Ri‘âyat al-Funûn wa al-Âdâb wa al-‘Ulûm al-Ijtimâ‘iyyah

 


[1]tahqiq manat al-hukm berarti memastikan tepat bergantungnya hukum sebagai dasar penetapan hukum

[2]Muhammad Musthafa Syalabi, Ta’lil al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1981), h. 12

[3]Dr. Busyri, M.Ag, Dasar-dasar filosofis hukum Islam, (Ponorogo; Wade), h. 171

[4] Moh Toriquddin, Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur, Ulul Albab 14, no. 2 (2013): hal. 197.

[5] Busyro, Pemikiran Hukum dan Fatwa Abdullah ibn Mas‘ud,‖ Al-Hurriyah 10, no. 2 (2009): hal. 22.

[6] Ibn al-Hâjib, Mukhtasar al-Muntahâ al-Usûl, (Beirut: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, cet. I, 2000), hal. 313

[7]Al-Bannânî,Hâsyiyyah al-‘Allâmah al-Bannânî ‘alâ Syarh al-Jalâl Syams al-Dîn ibn Ahmad al-Mahallî ‘alâ Matn Jam‘ Jawâmi‘ (Libanon: Dâr Ibn ‘Abûd, 1995), jil. II, hal.234

[8] Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Syifâ’ al-‘Alîl fî Masâ’il al-Qada’ wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta‘lîl, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), hal. 190-204

[9] Effendi, Satria, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 23-25

[10]Abû Zahrah, “Al-Ghazâlî al-Faqîh” dalam Abû Hâmid al-Ghazâlî, (Mesir: al-M - jlis al-A’lâ li Ri‘âyat al-Funûn wa al-Âdâb wa al-‘Ulûm al-Ijtimâ‘iyyah, 1962 M/1382 H), hal. 530

[11]Al-Mahallî, Jalâl Syams al-Dîn Muhammad ibn Ahmad, Syarh Matn Jam‘ Jawâmi‘, (Libanon: Dâr Ibn ‘Abûd, 1995), jil. II, hal. 234

[12] Alyasa Abubakar, “Teori ‘Illat dan Penalaran Ta’lili”, dalam Tjun Surjaman (Edit.), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal. 179

[13] Al-Ghazali, al-Mustasfa, (Mesir, Makatabah al-Jundiyah, 1971), hal. 395

[14] Abd. Karim bin Ali bin Muhammad al-Namilahlm, Syarah al-Minhaj al-Baidhawi Fi al-‘Ilm al-Hshul, (Riyadh : Maktabah al-Rusyd, 1999), hal. 667

[15] Alyasa Abubakar, “Teori ‘Illat dan Penalaran Ta’lili”, dalam Tjun Surjaman (Edit.), Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal. 181

[16]Ibrahim Husen, “Perluasan Cakrawala Zakat dan Efesiensi Pendayagunaannya” dalam Mimbar Ulama edisi Oktober (Jakarta: 1989), hal. 4-16

[17] Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn al-Khatab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam (Jakarta: Rajawali Pess, 1987), hal. 138-142

[18] Romli, Illat dan Penembangan Hukum Islam, dalam Jurnal Intizar Vol. 20 No. 2, 2014, hal 231

[19] Yûsuf al-Qardhawi, ‘Awamil al-Sa‘at wa al-Murunah fî al-Syarî‘ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Syahwah, 1985), hal. 77

[20] Busyro, Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, (Ponorogo : WADE GROUP, 2016), hal. 211

[21] H.M. Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), Cet.I, hal. 83-84

[22] Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta : TERAS, 2008), h. 251-252

[23] Mu`in Salim, Ushul Fiqh I, (Jakarta : t.tp, 1986), hal. 136-137

[24] Muslim, Shahih Muslim Juz III, Muhaqqiq : Muhammad Fuadi Abdul Al-Baqi, (Beirut : Dar Ihya` At-Tirats Al-Arabi), hal. 1211

Hubungi Kami

WhatsApp Image 2021-10-21 at 11.54.49.jpeg

Pengadilan Agama Rangkasbitung

Jalan Jendral Sudirman KM.03 Narimbang Mulya, Rangkasbitung, Lebak-Banten

Telp: (0252) 201533 | Web:pa-rangkasbitung.go.id
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Link Sosial Media:

    whatsapp-png-image-9.png

Pengadilan Agama Rangkasbitung@2021