Rangkasbitung (20/4/22) Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Bapak YM Dr.Drs. Endang Ali Masum, S.H.,M.H mengikuti zoom meeting terkait Penandatanganan Memorandum of Understanding “Membangun Peradaban Hukum Yang Humanis dan Berkeadilan”, antara Dirjen Badan Peradilan Agama dengan Rektor Universitas Islam International Indonesia (UIII), di ruang command center PA Rangaksbitung. Beliau didampingi oleh Panitera PTA Banten, Sekretaris PTA Banten, Hakim PA Rangkasbitung, Panitera dan Sekretaris PA Rangkasbitung.
Dalam sambutannya, Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H, merasa bangga dengan pertemuan dan kerjasama dengan Rektor Universitas Islam International Indonesia (UIII) beserta rombongan, beliau juga menyampaikan terkait capaian-capaian yang telah dicapai oleh Badan Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada ummat.
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat selaku rektor Universitas Islam International Indonesia (UIII) mengaku senang dengan kerjasama dengan Badan Peradilan Agama, karena sama-sama memiliki tujuan yang sama di antaranya adalah menegakkan keadilan. Dengan penandatanganan MOU ini, akan bisa mengkombinasakan dengan teori dengan praktik yang terjadi di lapangan.
Kegiatan selanjutnya, dilanjutkan dengan kuliah umum dengan tema ““Membangun Peradaban Hukum Yang Humanis dan Berkeadilan”, salah satu poin yang beliau sampaikan adalah keadilan sangat penting di dalam kehidupan ini, termasuk dalam memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang adil, kemudian untuk menciptakan keadilan tersebut mulailah dari diri sendiri.
Penulis : Gushairi, S.H.I., M.C.L
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.