Senin (02/12/2019), Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung, YM. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. memenuhi undangan agenda audiensi sekaligus silaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Dindin Nurohmat, S.E. Dalam agenda audiensi dan silaturahmi ini Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung didampingi para Hakim Pengawas Bidang (YM. Hayatul Maqi, S.H.I., M.S.I., YM. Maryam, S.Ag., M.H., YM. Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.), beserta Panitera (Hidayat, S.H.), dan Sekretaris (Ahmad Sofyan, S.H., M.M.).

        Kedatangan Ketua Pengadilan Agama Rangasbitung dan rombongan disambut langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak di Ruang Rapat pada pukul 14.00 WIB, didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Demokrat Kabupaten Lebak (Ucuy Masyhuri, S.Pd.I).

        Membuka agenda audiensi, Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung mengungkapkan kehadirannya dalam rangka kunjungan menjalin hubungan silaturahmi dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam segala penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat para pencari keadilan khususnya dalam bidang penyelesaian perkara perdata di kabupaten lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak. YM. H. Abdul Majid, S.H.I., M.H. berharap dapat berkoordinasi dengan baik.

       Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegaskan bahwa membangun hubungan silaturahmi sangat penting, agar dapat berkoordinasi dengan baik untuk membangun Kabupaten Lebak lebih baik kedepannya.

    

      Dalam kesempatan ini juga Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung berdiskusi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Rangkasbitung. Diwakili pengungkapannya oleh Sekretaris (Ahmad Sofyan, S.H., M.M.) mengenai permasalahan minimnya alat sarana transportasi di Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk kegiatan sidang keliling di setiap kecamatan. Hakim Pengawas (YM. Hayatul Maqi, S.H.I., M.S.I.) menegaskan tentang izin perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dan “adanya sosialisasi atau kegiatan dalam keikutsertaan pemerintah Kabupaten Lebak dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat di setiap Kecamatan”. Menurut Hakim Pengawas Bidang (YM. Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.).

      Pada prinsipnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak selalu mendukung program kerja yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Rangkasbitung, untuk itulah perlunya komunikasi pimpinan satker kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, agar semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan saling bekerja sama.

                                             

      Acara berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Semoga audiensi sekaligus silaturahmi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak memberikan hasil yang positif dan dapat saling berkontribusi dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Kabupaten Lebak. (Tim Pengadilan Agama Rangkasbitung)