Curugbitung 05 Februari 2024 | YM ketua PA Rangkasbitung yang dalam hal ini mewakili YM Ketua PTA Banten pada undangan Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat dalam Rangka Ekspedisi Reformasi Birokrasi Berdampak Tematik tahun 2024 yang dihadiri langsung oleh PJ. Gubernur Banten bapak Al Muktabar di kecamatan Curugbitung, turut hadir pula ibu Kejari Rangkasbitung, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Kepala Dinas Kabupaten Lebak.kegiatan yang diberikan langsung kepada penerima manfaat di kecamatan Rangkasbitung ini berasal dari APBD Provinsi Banten,
Dalam sambutannya PJ. Gubernur banten mengatakan
"Pemerintah hadir, kita menggiatkan reformasi birokrasi berdampak tematik,ini bagian bentuk tanggung jawab pemerintah, dimana pemerintah dgn tanggung jawab utamanya dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat" ujar pj. Gubernur Banten Al Muktabar.
Kemudian Al Muktabar menambahkan "Beberapa perkembangan terakhir, bahwa kab lebak saat ini telah dihitung berkontribusi pembagi variable inflasi secara nasional. Bahwa juga kita, utamanya TNI Polri, dan aparatur penegak hukum, kita tercipta suasana terkendali di lebak, membuat stabilitas daerah yg mantap menjadi Banten tujuan investasi, bahwa dari aktivitas itu akan tumbuh tingkat pendapatan, lalu dengan begitu siklus ekonomi yg jalan, dan tujuan kita mensejahterakan masyarakat akan tercapai seperti visi misi dari para pendiri provinsi Banten."
"Ibu bapak yang bantuan-bantuan itu semua dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tentunya bapak ibu sebagai penerima bantuan sudah tidak sabar lagi untuk menerima manfaat, semoga bermanfaat" tutup Pj. Gubernur Banten.
Kegiatan di akhiri dengan pemberian Bantuan sosial secara simbolis oleh Pj. Gubernur Banten kepada penerima manfaat.
Penulis : Mbadrul Safaat, S.Kom
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.