Persiapan Itsbat Nikah Terpadu
Lebak(16/01/2024) Dalam rangka persiapan kegiatan Itsbat Nikah Terpadu bertempat di Ruang Data Center Kabupaten Lebak, dilaksanakan Sosialisasi Itsbat Nikah yang diikuti oleh Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala KUA beserta jajarannya di 10 kecamatan wilayah Selatan Kabupaten Lebak yaitu Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cilograng Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Malingping, dan Kecamatan Banjarsari. . Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung Yang Mulia Dr. Saiful, S.Ag., M.H. memaparkan arti penting Itsbat Nikah, Dasar Hukum Prosedur, serta tata cara pendaftaran Itsbat Nikah hingga terbitnya penetapan Itsbat Nikah sebagai dasar Penerbitan Buku Nikah dan pemutakhiran data berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, terkait teknis pelaksanaan pengisian formulir verifikasi data pihak juga telah diuraikan oleh Kumalasari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung. Kegiatan sosialisasi ini juga mendengar materi yang disampaikan oleh Kadis Dukcapil Lebak, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Kabag Kesra Pemda Kab Lebak sebagai Moderator.
Tanya jawab antara peserta sosialisasi dan para pemateri berlangsung hangat, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini merupakan bentuk kepekaan dan kepedulian Pengadilan Agama Rangkasbitung kepada masyarakat kabupaten Lebak mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah terjauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak.
@humasmahkamahagung @ditjen.badilag @ptabanten
#mahkamahagung #ditjenbadilag #ptabanten #parangkasbitung #permata #badilag
#badilag #excellent
#badilagwbkwbbm
#kemenpanrb
#zonaintegritas
#wilayahbebaskorupsi
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.