Pelayanan isbat nikah terpadu merupakan program unggulan Mahkamah Agung RI, dengan adanya isbat nikah terpadu ini maka dapat memberikan pelayanan secara cepat identitas diri bagi masyarakat, Pengadilan Agama yang menyidangkan perkara Isbat Nikah dapat langsung memberikan penetapan isbat nikah sesaat setelah dibacakan, dan kemudian dari penetapan tersebut Pemohon dapat langsung mengambil buku kutipan akta nikah pada KUA yang bertugas pada saat itu, dan saat itu juga Pemohon dapat mengambil kartu keluarga dan akta kelahiran anaknya yang dilayani oleh petugas Dinas DUKCAPIL.

                                                      

Pada Akhir tahun 2018 Pengadilan Agama Rangkasbitung sesuai dengan permintaan dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Propinsi Serang Banten akan menyidangkan 70 perkara yang nantinya pelaksanaan kegiatan sidang Isbat Nikah Terpadu di bagi menjadi 2 kegiatan, Pelaksanaan sidang Itsbat Nikah Terpadu kali ini diikuti sebanyak 70 perkara yang didaftar dari beberapa Kecamatan yang berada di kabupaten Lebak, seperti Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan  Maja, Kecamatan Kalanganyar dan Kecamatan Cimarga, Adapun 48 pekara pelaksanaan pertama pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Rangkasbitung sedangkan 22 perkara akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 di Kantor Kecamatan Maja Kabupaten Lebak.

Tujuan diberlakukan isbat nikah terpadu adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, kartu keluarga dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara prinsip, pelaksanaan isbat nikah terpadu sama dengan isbat nikah reguler yang dilaksanakan di pengadilan. Yang membedakannya adalah tempatnya di luar pengadilan, biaya panggilan yang nihil, dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal dan pemangilannya secara kolektif, serta berkekuatan hukum tetap pada hari itu juga. Hal ini sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya isbat nikah terpadu ini dalam rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai solusi yang diberikan negara agar memperoleh kepastian hukum.

Ironisnya sebagian masyarakat masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan sidang isbat nikah, mereka beranggapan bahwa sidang isbat nikah sama halnya dengan menikahkan kembali pasangan suami istri yang telah menikah sebelumnya.

Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung H.Abdul Majid, S.H.I, M.H meluruskan anggapan masyarakat yang keliru tersebut, bahwasannya sidang isbat nikah bukan berarti Pengadilan Agama menikahkan kembali pasangan yang telah mendaftarkan perkara isbat nikahnya, karena menikahkan itu merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama itu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan yang salah satunya adalah perkara isbat nikah. Isbat nikah dapat diartikan menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka nantinya akan diperiksa peristiwa pernikahan Pemohon mengenai syarat, rukun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat memungkinkan nantinya akan ada isbat nikah yang tidak dikabulkan permohonannya, atau bisa jadi perkara dinyataan gugur dikarenakan Para Pemohon Isbat Nikah tidak hadir dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu.

                                                      

Pada pelayanan isbat nikah terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, dan disponsori oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Propinsi Serang Banten yang dilaksanakan di dua tempat, harapan dari Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung agar memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat yang sampai saat ini belum mempunyai ligalitas dari sebuah perkawinan, harapan selanjutnya adalah kesadaran masyarakat betapa pentingnya sebuah pernikahan harus tercatat oleh negara (KUA) karena sesungguhnya UU perkawinan No.1 Tahun 1974 bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat pasangan suami isteri khusus kaum perempuan